Website Satgas

Jika Anda punya kasus yang melibatkan mafia hukum dan ingin melaporkan ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, kini tak perlu repot mendatangi kantor Satgas. Cukup buka website mereka, yang beralamat di www.satgas-pmh.go.id, yang baru diluncurkan Senin (24/5) pagi.

Pada halaman depan kiri, terdapat pengaduan online. Anda tinggal klik maka bisa langsung melaporkan pengaduan. Tetapi Anda harus mendaftar terlebih dulu, agar teridentifikasi oleh Satgas dan mendapatkan “password” atau kata sandi.

Hingga Mei 2010, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum menerima 1.678 kasus pengaduan dari masyarakat. Dari jumlah itu, baru 719 kasus yang dikaji. Kasus yang paling banyak diadukan berhubungan dengan kepolisian yaitu 239 kasus, disusul pengadilan 261 kasus, dan kejaksaan 147 kasus.

Tinggi pengaduan masyarakat mencerminkan harapan masyarakat yang terus meningkat terhadap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum

susno duadji

Mabes Polri mencatat Komjen Pol Susno Duadji telah melanggar aturan internal Polri berulang kali.

Perilaku Susno ini bisa diganjar dengan pemecatan melalui sidang disiplin kode etik oleh Propam.

Catatan buruk Susno diawali ketika jenderal bintang tiga ini hadir sebagai saksi dalam sidang Antasari Azhar, mengadakan press conference hingga jarang masuk kantor. Puncaknya saat Susno ditangkap Propam karena tidak meminta izin pergi ke luar negeri.

“Harusnya melihat kerusakan image. Kepercayaan masyarakat bisa rusak terhadap institusi. Harus ditindak tegas, Susno bisa dipecat,” ujar pengamat kepolisian Alfons Loemau saat dihubungi detikcom, Selasa (13/4/2010).

Menurut Alfons, sebagai perwira tinggi dengan tiga bintang seharusnya sudah sangat memahami aturan dasar di tubuh polri. “Dengan tindakannya menunjukkan kalau dia (Susno) tidak memahami aturan,” kata Alfons.

Alfon juga menyayangkan sikap tidak tegas Propam saat memeriksa Susno. Seharusnya Susno dapat langsung dimintai keterangan terkait sejumlah pernyataannya tentang mafia kasus pajak.

“Sebaiknya periksa soal markus besar siapa yang dimaksud, siapa itu SJ, berapa uangnya, diserahkan kemana saja,” imbuhnya.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang semalam mengatakan, belum pernah ada anggota Polri yang pergi ke luar negeri tanpa adanya izin. Seluruh anggota Polri wajib minta izin ke atasannya, sekalipun mendesak, jika ingin ke luar negeri.

“Semua minta izin dulu,” lanjut Edward saat itu.

Propam menilai tindakan Susno ke luar negeri dilakukan tanpa izin. Susno dinilai telah melanggar Pasal 6 huruf b dan c PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pelanggaran Disiplin Polri

susno duadji

Hanya sekitar lima jam mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji diperiksa oleh Propam Mabes Polri terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan olehnya.

Meski dirasa cukup, Susno bisa saja dihadirkan kembali untuk menjalani pemeriksaan.

“Sudah selesai, jika memang masih dirasa perlu atau ada yang kurang, bisa kita panggil lagi,” kata Kepala Pusat Bidang Penelitian Personal Propam, Kombes Budi Wasesa saat dihubungi oleh wartawan detik

Oleh Polri, Susno dianggap telah melakukan pelanggaran karena hendak berpergian ke Singapura tanpa disertai izin dari atasannya. Susno berkilah ia hendak pergi untuk berobat dan hanya membutuhkan waktu sehari saja.

Susno sempat menolak saat anggota Provost menjemputnya dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun, akhirnya Susno mau dan mengikuti proses pemeriksaan di Mabes Polri.

Usai diperiksa, Susno pun diperbolehkan kembali ke kediamannya di Cinere, Depok.

sumber: detik.com

Pasti tidak ada yang ngak kenal dengan Milana Anggraeni sejak berita kasus gayus tambunan meledak bak bom waktu. Milana Anggraeni merupakan istri gayus tambunan dimana saat ini sang suami terlibat kasus hukum yang sering didengar sebagai MARKUS.

Berdasarkan dari pencarian dan info terakhir ternyata istri gayus tambunan curhat di email, menurut milana anggraeni saat mencurahjan isi hatinya di email, dia dan sang suami gayus tambunan datang ke Singapura bukan untuk melarikan diri, melainkan Gayus ke Singapura untuk menenangkan diri, sambil melihat perkembangan kasus Markus yang sedang panas di Negara ini.

Millana Anggraeni juga bercerita bahwa suaminya telah menghubungi dan bertemu dengan satgas mafia hukum di Singapura dan alangkah kagetnya pertemuan itu dibilang tak sengaja. E-mail itu dikirim pada tanggal 31 Maret 2010, hari Rabu, pukul 16.00. Artinya, saat e-mail ini dikirim, Gayus sedang dalam perjalanan menuju Jakarta bersama tim dari Bareskrim Polri dan Satgas Mafia Hukum.untuk lebih jelasnya ini curhat istri gayus tambunan melalui email :

Dear , My Sister ,

Ketika kami coba untuk menenangkan diri ke LN, kamipun terus dikejar, padahal kami juga akan kembali ke tanah air, pastinya akan memberikan informasi secara jelas tentang berita miring kasus MARKUS Rp25
M…………….())

Padahal suami sudah berkomunikasi dengan satgas mafia hukum dan menerangkan yang memang apa adanya, jika disitu suami salah, suami pun akan bertanggung jawab.

Dan yang paling kaget, kenapa satgas mengaku pertemuan di LN dengan suami saya dibilang kebetulan, yang padahal suami dikontak sama seseorang yang meminta bertemu. Pertemuan di rumah makan dengan suami saya bukan kebetulan, tapi suami saya diajak bertemu.

Ada apakah ini…….apakah suami saya jadi korban para politisi di negara tercinta kami untuk mengalihkan suatu isu atau memang ada faktor lain.

Padahal kasus besar masih banyak. termasuk BLBI, Misbakum, Ayin, suap DPR, Century dll………
Ayo TUNJUKAN KEBENARAN !!!! JANGAN TEBANG PILIH.

Gitu aja mba.. saya juga mau ke Jakarta lagi… tapi mungkin beberapa hari ini saya diam diri dulu, tunggu kondisi stabil.

Tks yah suportnya……………

itulah sepenggal email dari istri gayus tambunan kepada yang mungkin sahabatnya, dia menyebutkan gayus tambunan hanya korban elit politik? tapi kami tidak dapat memastikan kebenaran ini? kita lihat aja perkembangan berita ini…..beritauptodate akan trus beruasaha menyampaikan perkembangan berita gayus tambunanan.

Bahasyim Assifie

Bahasyim Assifie resmi ditahan, iya ini merupakan kutipan berita dari kompas yang menyatakan Bahasyim Assifie mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas resmi ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya, Jumat (9/4/2010). Dia ditahan setelah selesai menjalani pemeriksaan sekitar hampir 11 jam.

Ketika keluar dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Bahasyim tidak banyak berkomentar kepada puluhan wartawan yang menunggunya. Mantan pejabat eselon II Ditjen Pajak yang mengenakan jaket warna hitam itu hanya mengatakan, “Doakan saja, yah.”

Kemudian, Bahasyim dibawa beberapa penyidik menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nomor polisi B-8309-PQ ke rumah tahanan Polda Metro Jaya yang lokasinya sekitar 150 meter. Bahasyim lalu masuk ke dalam rutan, juga tanpa berkomentar apa pun.

Sebelumnya, Kurniawan Ariefkan, anak Bahasyim, mendatangi Gedung Ditrekrimsus sekitar pukul 21.00 dengan membawa selimut, pakaian, dan tas untuk ayahnya. Kurniawan juga tak berkomentar kepada wartawan.

Seperti diberitakan, berdasarkan laporan PPATK, polisi menemukan 47 transaksi mencurigakan ke rekening milik Bahasyim. Menurut polisi, dia mengalirkan uang yang diduga hasil tindak pidana ke tiga rekening, milik istri dan anaknya, dengan total Rp 64 miliar di Bank BNI dan BCA.

Uang itu berbunga hingga menjadi Rp 66 miliar. Penyidik telah memblokir ketiga rekening yang diduga berisi fee atas jasa bantuan Bahasyim dalam menyelesaikan masalah perpajakan.

susno duadji

Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji mengungkapkan adanya makelar kasus yang lebih besar dari kasus Gayus P. Tambunan yang nilainya lebih dari Rp100 miliar.

“Orang yang menyeliidiki kasus (Gayus) ini sama orangnya dengan kasus yang melibatkan 100 miliar rupiah lebih,” kata Susno Duadji di rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Susno menjelaskan, kasus makelar kasus yang nilainya lebih dari Rp100 milliar tersebut mengenai ternak ikan Arwana di Pekanbaru, Riau.

“Menurut saya ini kasus perdata, kepada saya tak tembus. Ini kasus besarnya Rp100 milliar lebih,” ucap Susno yang hadir dengan baju dinas kepolisian.

Menurut dia kasus tersebut melibatkan kelompok warga negara Indonesia dan Singapura. Susno juga menjelaskan ada nama Andi Kosasih, dan Haposan.

“Dan ada `Mr X` juga sama. Saya tak tahu persis siapa `Mr X` ini,” papar Susno.

Dalam kesempatan itu, Susno menjelaskan kronologi munculnya kasus Gayus Tambunan.

Sumber : Antara.com

Mafia Hukum

Mafia hukum yang menggerogoti lembaga penegak hukum terus dibongkar. Dari kasus penggelapan uang pajak yang tersangkut dengan pegawai pajak Gayus Tambunan saja, hampir semua lembaga penegak hukum terkena getahnya.

Mulai dari Polri, kejaksaan, hingga lembaga peradilan. Sejumlah nama pun akhirnya terseret.

Kendati demikian, yang sudah sangat nyata dan terang benderang terlibat dalam kasus ini tentu saja beberapa perwira di Badan Reserse Kriminal Polri. Sebut saja Komisaris Polisi Arafat yang berstatus tersangka dan Brigadir Jenderal Polisi Edmond Ilyas yang berstatus terperiksa. Sedangkan sejumlah nama lainnya masih dalam tahap pemeriksaan [baca: Edmond Langgar Kode Etik Profesi].

Terkait adanya indikasi keterlibatan perwira tinggi Polri dalam makelar kasus pajak tersebut, Komisi III DPR akan segera meminta keterangan dari Kapolri. Namun begitu, DPR akan tetap menghargai proses hukum yang sedang berlangsung saat ini

Gayus Tambunan

Gayus Halomoan Tambunan kembali menjalani pemeriksaan di ruang rapat Deputi Operasi Kepala Polri di Gedung Rupatama, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Senin (5/4).

Tersangka kasus penggelapan dana pajak hingga Rp 28 miliar itu dibawa dari ruang tahanan di Markas Komando Brigade Mobil, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Namun, Gayus belum memberikan banyak keterangan kepada penyidik independen yang memeriksanya. Termasuk, aliran uang ke penyidik dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Pol. Susno Duaji.

Upaya menjatuhkan Susno memang terus bergulir. Di antaranya tuduhan bahwa Susno telah ikut menikmati uang haram Gayus sebesar Rp 6 miliar. Tuduhan itu langsung dibantah Susno melalui pesan singkat telepon seluler atau SMS yang dikirim kepada wartawan.

Sedangkan juru bicara Mabes Polri Inspektur Jenderal Pol. Edward Aritonang menyatakan, pihaknya akan mengecek hal itu ke penyidik dan siapa pun yang terlibat akan dimintai keterangan. Dan bila tidak hadir akan diperiksa secara in absentia.

Selain Susno, Brigadir Jenderal Pol. Edmon Ilyas juga diduga telah menerima Rp 3 miliar dari Gayus. Tapi, hal itu kembali baru akan dicek ke penyidik. Kuasa hukum Gayus, Pia Akbar Nasution mengaku jika kliennya belum terbuka soal aliran uangnya ke penyidik. Selain penyidik independen, siang tadi pihak internal Direktorat Jenderal Pajak juga ikut memeriksa Gayus di Mabes Polri.

Pemeriksaan juga dilakukan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri kepada tiga penyidik kasus Gayus. Status mereka, menurut Edward Aritonang, sebagai terperiksa. Ketiganya adalah Komisaris Besar (Kombes) Eko Budi Sampurno, Kombes Pambudi, dan Ajun Komisaris Polisi Mardiyani. Sebelumnya, status terperiksa juga sudah ditetapkan kepada Brigjen Raja Erizman dan Brigjen Edmon Ilyas. Sedangkan status tersangka diberikan kepada Komisaris Polisi Arafat dan Ajun Komisaris Polisi Sri Sumarti oleh tim independen.

sumber: liputan6.com

Mafia Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ibrahim, yang tengah menerima suap dari pengacara Adner Sirait di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (30/3/2010). Dari tangan Ibrahim, disita uang Rp 300 juta.

Penangkapan pengacara dan hakim itu, menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto, membuktikan mafia hukum itu memang ada. Mafia kasus itu ada di pengacara, institusi kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.

“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka. Suap itu dimaksudkan agar kasus yang ditangani pengacara itu dimenangkan hakim,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Bibit menambahkan, penyuapan itu diduga terkait kasus kepemilikan tanah yang ditangani Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, tetapi ia tak merinci kasus itu.

Berdasarkan data dari Mahkamah Agung (MA), kasus yang sedang ditangani Ibrahim terkait sengketa tanah yang melibatkan PT SG. Kasus itu ditangani majelis banding PT TUN Jakarta.

Pasca-penangkapan Ibrahim, MA menggelar rapat pimpinan mendadak. Ibrahim diberhentikan sementara dari jabatan hakim tinggi sejak Selasa kemarin.

“Pimpinan MA memerintahkan kepada Direktur Jenderal Peradilan Militer dan TUN untuk membuat surat keputusan pemberhentian sementara. Mengapa diberhentikan sementara? Karena kasus ini masih terus berproses,” tutur Kepala Biro Hukum dan Humas MA Nurhadi, Selasa.

Nurhadi menambahkan, keputusan pemberhentian sementara atas Ibrahim menunjukkan MA memang serius dalam menindak hakim-hakim yang bermasalah.

Johan menyebutkan, Ibrahim sebagai tersangka dijerat dengan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adner dijerat dengan Pasal 6 Ayat 1 UU Antikorupsi.

Menurut Bibit, KPK akan mengembangkan kasus ini lebih jauh. KPK juga akan melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. “Tempatnya tidak bisa disampaikan. Yang jelas tempat yang dicurigai ada barang bukti,” katanya.

Harry Ponto, penasihat hukum Ibrahim, menyebutkan, kliennya sampai Selasa malam belum diperiksa KPK karena masih dirawat di sebuah rumah sakit di Jatinegara, Jakarta Timur. “Hari Selasa, saat penangkapan, Pak Ibrahim memang harus menjalani cuci darah. Ia melakukan cuci darah dua kali seminggu,” tuturnya.

Harry mengakui, ia belum bertemu kliennya. KPK melarangnya bertemu Ibrahim. “Dari keluarganya, saya tahu Pak Ibrahim tak tahu kalau sedang diikuti KPK,” katanya.

sumber berita: kompas.com

Mahfud MD

Langkah untuk menggakkan huk di indonesia seakan terhenti di tengah jalan. Hal ini dikarena masih banyak prilaku korupsi yang masih ditonjolkan dikalangan penjabat Indonesia.

“Hampir semua pejabat itu korupsi,” tutur Mahkamah Kontitusi M. Mahfud MD didalam acara diskusi Akar-akar Mafia Peradilandi Indonesia’, yang diselengara di Hotel Milleniem Jakarta.

Menurut Mahfud, hal ini karena birokrasi indonesia masih buruk sehingga masih bisa memberi peluang para pejabat untuk melakukan korupsi. “Inti dari persoalan ini karena birokrasi penegakkan hukum di Indonesia ini kacau dan belum ada satu pun Presiden yang mampu memperbaikinya. Ini yang membuat banyaknya korupsi,” tutur mantan anggota Komisi III ini.

Mahfud melanjutkan, para pejabat masih tersandera dengan perilaku korupsi di masa lalu. Selain itu, adanya deal politik yang menuntut para penegak hukum melakukan korupsi. “Dan tersandera dengan permainan politik, sehingga hukum dapat dijadikan alat tawar-menawar politik,” imbuhnya.

Saran Mahfud  yaitu seharusnya lembaga penegak hukum hukum secara tegas membuat kebijakan untuk memutuskan para pejabatnya yang masih tersandera dengan perilaku korupsi di masa lalu dan yang terlibat dengan deal politik. “Ya dapat dilakukan secara radikal dengan kebijakan memotong generasi penegak hukum tertentu, untuk tidak ikut dalam jabatan publik. Ini harus dibuat UU agar tidak jadi polemik,” tandasnya.